News Rantepao — Ketua Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Purbaya Yudhi Sadewa membeberkan kondisi terkini kemampuan Indonesia dalam mengelola dan membayar utang negara yang kini mencapai Rp 9.138 triliun.
Menurutnya, posisi utang tersebut masih aman dan terkendali, karena ditopang oleh fundamental ekonomi nasional yang kuat dan kemampuan pemerintah menjaga rasio utang terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) di bawah batas aman.
Baca Juga : Menteri PANRB & Purbaya Segera Bahas Kenaikan Gaji ASN
Dalam forum ekonomi nasional di Jakarta, Selasa (29/10/2025), Purbaya menegaskan bahwa Indonesia masih memiliki kapasitas fiskal yang solid untuk memenuhi kewajiban pembayaran utang, baik pokok maupun bunga, tanpa mengganggu ruang belanja negara untuk pembangunan dan perlindungan sosial.
“Kalau dilihat dari kemampuan bayar, Indonesia masih sangat mampu. Rasio utang terhadap PDB kita sekitar 38 persen, jauh di bawah batas maksimal 60 persen yang ditetapkan undang-undang,” jelas Purbaya.
Ia juga menegaskan bahwa sebagian besar utang pemerintah bersifat jangka panjang dan didominasi oleh utang dalam negeri, yang berarti risiko fluktuasi nilai tukar relatif kecil. Struktur utang yang sehat tersebut, kata Purbaya, merupakan hasil dari kebijakan fiskal yang berhati-hati selama beberapa tahun terakhir.
“Pemerintah sudah mengelola utang dengan prudent. Komposisi antara utang luar negeri dan domestik seimbang, sementara beban bunga juga terjaga di level moderat,” tambahnya.
Purbaya menilai penting bagi publik untuk melihat utang negara tidak hanya dari sisi nominal yang besar, tetapi juga dari konteks ekonomi dan kemampuan bayar. Utang, menurutnya, adalah alat pembiayaan pembangunan selama digunakan secara produktif.
Ia juga menyinggung bahwa sebagian utang digunakan untuk mendanai proyek strategis nasional (PSN), termasuk pembangunan infrastruktur, energi, dan pendidikan, yang diharapkan memberi dampak jangka panjang terhadap pertumbuhan ekonomi.
“Kalau hasil utang itu produktif, maka penerimaan negara ke depan juga meningkat. Itu yang membuat utang tetap berkelanjutan,” tegasnya.
Meski demikian, Purbaya mengingatkan pentingnya menjaga disiplin fiskal agar tidak menimbulkan risiko di masa depan. Ia mendukung langkah Kementerian Keuangan yang terus menekan defisit anggaran dan memperluas basis pajak untuk menjaga stabilitas ekonomi.
Sebagai informasi, Kementerian Keuangan mencatat posisi utang pemerintah per September 2025 mencapai Rp 9.138,2 triliun, dengan rasio terhadap PDB sebesar 38,12 persen. Dari total tersebut, 70 persen merupakan Surat Berharga Negara (SBN), sedangkan sisanya berasal dari pinjaman bilateral dan multilateral.
“Dengan kondisi seperti ini, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Indonesia masih jauh dari krisis utang,” pungkas Purbaya.
