News Rantepao — Presiden Prabowo Subianto menunjukkan kepercayaannya yang besar terhadap Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman dengan menugaskannya memegang dua jabatan strategis dalam urusan pangan nasional. Selain tetap menjabat sebagai Menteri Pertanian (Mentan), Amran kini juga didapuk sebagai Ketua Dewan Ketahanan Pangan Nasional (DKPN), lembaga yang berperan langsung dalam pengendalian ketersediaan, distribusi, dan stabilitas harga pangan di Indonesia.
Langkah ini menjadi sinyal kuat bahwa Presiden Prabowo menaruh harapan besar terhadap kemampuan Amran dalam memperkuat ketahanan pangan dan mengurangi ketergantungan impor, terutama di tengah tantangan iklim ekstrem dan fluktuasi harga global.
Baca Juga : Dalang Bom Bali 2002, Hambali Bakal Jalani Sidang di AS Bulan Depan
“Pak Amran memiliki pengalaman panjang di bidang pertanian, dengan rekam jejak yang jelas dalam meningkatkan produktivitas. Kita ingin sistem pangan nasional semakin tangguh, dari hulu hingga hilir,” ujar Presiden Prabowo dalam keterangan resmi di Istana Negara, Jumat (10/10/2025).
Amran Dapat Mandat Wujudkan Swasembada Pangan
Sebagai Ketua DKPN, Amran Sulaiman akan mengoordinasikan kebijakan lintas kementerian dan lembaga, mulai dari pengelolaan lahan pertanian, pendistribusian pupuk, hingga pengendalian harga beras dan komoditas strategis. Fokus utama DKPN tahun 2025–2026 adalah memperkuat swasembada beras, jagung, dan kedelai, serta memperluas program diversifikasi pangan lokal.
Amran menegaskan, kebijakan pangan di era Prabowo akan mengedepankan produksi dalam negeri dan efisiensi rantai pasok, dengan dukungan penuh teknologi pertanian modern.
“Presiden memberi arahan agar setiap hektare lahan produktif dimaksimalkan. Kita dorong inovasi teknologi, pemanfaatan lahan tidur, dan sinergi antara petani, BUMN pangan, serta sektor swasta,” kata Amran.
Dorong Ketahanan Pangan Berbasis Desa dan Digitalisasi Pertanian
Selain memperkuat produksi, Amran juga menargetkan transformasi pertanian digital dengan memperluas akses data pertanian melalui platform Farm Hub Indonesia. Program ini memungkinkan pemerintah memantau pasokan dan harga secara real-time dari desa hingga pusat.
Sementara itu, program Desa Tahan Pangan (DTP) akan digencarkan di lebih dari 10.000 desa untuk memperkuat produksi lokal dan mengurangi risiko krisis pangan di tingkat akar rumput.
“Kita ingin setiap desa mampu memenuhi kebutuhan pangannya sendiri. Kedaulatan pangan dimulai dari desa,” ujarnya.
Kolaborasi Antar Lembaga Jadi Kunci Sukses
Pemerintah menargetkan ketahanan pangan nasional dapat tercapai secara menyeluruh pada 2026, dengan dukungan lintas lembaga seperti Bulog, Bapanas, Kementerian Perdagangan, dan BUMN Pertanian. Sinergi ini juga mencakup kerja sama internasional untuk memperkuat cadangan pangan strategis.
Ekonom pertanian, Dr. Teguh Santosa, menilai penunjukan Amran di dua jabatan penting ini mencerminkan arah kebijakan pangan yang lebih terintegrasi. “Amran sudah terbukti sukses menekan impor dan meningkatkan produktivitas di periode sebelumnya. Langkah Presiden Prabowo ini strategis dan penuh perhitungan,” ujarnya.
