News Rantepao – Kementerian Kesehatan Republik Indonesia memastikan pembayaran tagihan rumah sakit (RS) yang melayani peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan berstatus nonaktif tetap dilakukan. Kebijakan ini diambil untuk menjaga keberlangsungan layanan kesehatan bagi masyarakat kurang mampu.
Dalam langkah menkes bayar pbi, pemerintah menegaskan bahwa rumah sakit tidak boleh dirugikan akibat status kepesertaan yang belum aktif. Negara tetap bertanggung jawab atas biaya pelayanan yang telah diberikan kepada pasien.
Baca Juga : Atap Lapangan Bakti Roboh, Bupati Target Selesai
Pihak Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menyatakan bahwa kebijakan ini juga bertujuan memastikan pasien tetap mendapatkan layanan kesehatan tanpa hambatan administratif. Pemerintah ingin menjamin akses kesehatan bagi seluruh lapisan masyarakat, terutama kelompok rentan.
Selain itu, pemerintah terus berkoordinasi dengan BPJS Kesehatan untuk menyelesaikan persoalan data kepesertaan PBI yang nonaktif. Perbaikan sistem data menjadi fokus utama agar kejadian serupa tidak terulang di masa mendatang.
Melalui kebijakan menkes bayar pbi, pemerintah juga berharap kepercayaan fasilitas kesehatan terhadap sistem jaminan kesehatan nasional tetap terjaga. Rumah sakit diharapkan tetap memberikan pelayanan terbaik tanpa khawatir terhadap pembayaran biaya layanan.
Pemerintah menilai bahwa langkah ini penting untuk menjaga stabilitas layanan kesehatan nasional. Dengan adanya kepastian pembayaran, rumah sakit dapat terus beroperasi secara optimal dalam melayani masyarakat.
Ke depan, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia berkomitmen memperbaiki tata kelola sistem jaminan kesehatan agar lebih akurat, transparan, dan berkelanjutan.
